Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan kebijakan 12,7 juta hektare lahan hutan akan dialihkan bagi masyarakat lokal di tahun 2019. Hal ini menjadi target ambisius yang membutuhkan pendekatan terkoordinasi untuk memetakan lahan yang dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Azam Bandjar, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dalam acara ‘Tenure Talks: A colloquium on land and forest tenure reform in Indonesia, berbicara dengan Kabar Hutan tentang tantangan kebijakan ini bagi kehutanan di provinsi Maluku.
