Menjelang pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2014 tentang alih kewenangan pengelolaan kehutanan kepada Pemerintah Pusat, kebingungan atas siapa bertanggung jawab terhadap apa di lapangan masih menimbulkan keresahan di Pemerintah Daerah. Hal ini juga terjadi pada pemerintah daerah kota/kabupaten di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ahmad Maryudi, ketua departemen manajemen hutan, fakultas kehutanan universitas Gadjah Mada menerangkan pendapatnya tentang pentingnya untuk tidak menyamaratakan kondisi dan situasi di tiap-tiap pemerintahan daerah. Termasuk hal-hal apa saja yang perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan setelah UU 23/2014 ditetapkan.Informasi lebih lanjut mengenai Kajian Kebijakan Kanoppi, hubungi: Ani Adiwinata Nawir, PhD (email: a.nawir@cgiar.org)
