s:1215:"TI Inisiatif dan kebijakan yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat adat: KEDAI III diselenggarakan bersama oleh ICRAF dan KPSHK , Crawford Lodge, Bogor, 21 November 2000 
AB Terlepas  dari  pro-kontra  terhadap  proses  amandemen  UUD  1945  dan  hasilnya   sejauh   ini   Sidang   Tahunan   MPR   RI   Tahun   2000   telah   menghasilkan Amandemen Kedua UUD 1945 dan juga 9 TAP MPR RI 20003 yang akan menjadi landasan konstitusional pada lembaga tinggi negara dan 
pemerintah Republik Indonesia dan arahan dalam pengaturan kenegaraan selanjutnya.    Selain  itu  telah  dijadwalkan  paling  lambat  tahun  2002  amandemen UUD 1945 akan selesai dilakukan.      
Dalam Bab Pemerintah Daerah pasal 18B ayat (2) tercantum pengakuan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dan juga dalam BAB XA tentang Hak  Azasi  Manusia  pada  pasal  28I  ayat  (3)  tentang  pengakuan  identitas  budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional.    Dalam  pasal-pasal  tersebut  tampak adanya pengakuan atas keberadaan Masyarakat Adat dan tatanan adatnya    dan    memberikan    peluang    bahwa    sangat    dimungkinkan    
pengaturannya melalui undang-undang. 
";