Kompleks rezim publik dan swasta dalam tata kelola pasokan minyak sawit: Adakah ruang untuk membangun koneksi dan meningkatkan komplementaritas?

Pesan Kunci

• Rantai nilai minyak sawit telah menjadi semakin kompleks sebagaimana halnya aturan-aturan publik dan swasta yang mengatur sektor tersebut. Hal ini mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan dalam rantai pasok minyak sawit dan serta wilayah produksinya.
• Lemahnya keterpaduan di antara berbagai kerangka peraturan telah melahirkan ‘kompleks rezim transnasional’ yangsaling bersaing dalam menyelesaikan secara efektif berbagai masalah struktural yang telah lama melanda sektor minyak sawit.
• Isu-isu kinerja utama yang dihadapi sektor sawit terkait dengan isu lahan dan informalitas, perbedaan produktivitas antara perusahaan dan petani kecil, serta utang karbon tinggi terkait emisi yang timbul dari deforestasi dan konversi lahan gambut.
• Diskoneksi, komplementaritas, dan antagonisme menjadi karakter tata kelola minyak sawit saat ini. Membangun koneksi dan meningkatkan komplementaritas adalah cara penting untuk mengurangi antagonisme secara bertahap.
• Ada komplementaritas di antara instrumen skala global, sementara diskoneksi ditemukan khususnya antar peraturan pemerintah, antara peraturan pemerintah dengan standar swasta, serta antar standar operasional di skala teritorial wilayah yang berbeda.
• Beberapa koneksi dapat dibangun dengan menyelaraskan berbagai peraturan publik, serta antara peraturan publik dan standar swasta di berbagai tingkat. Hal tersebut dapat muncul dengan memperhatikan pendekatan rantai pasok dan pengelolaan teritorial.
• Target kebijakan utama untuk mencapai rantai pasok minyak sawit yang berkelanjutan dan inklusif adalah: 1) membatasi ekspansi sawit di hutan dengan stok karbon tinggi dan lahan gambut; 2) mengadopsi mekanisme untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; 3) menciptakan insentif bersyarat untuk meningkatkan pasokan minyak sawit, terutama petani kecil; 4) mengadopsi pendekatan baru untuk memperbaiki sistem budidaya oleh petani kecil; dan 5) menyelesaikan klaim penguasaan tanah secara legal dalam berbagai jenis skema pengakuan hak.

Download:

DOI:

Altmetric score:

Dimensions Citation Count: