Lima desa yang berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Melawi, Kalimantan Barat, menyuarakan kembali protes mereka atas tapal batas taman dan penguasaan lahan yang dilakukan pihak taman nasional. Taman nasional tersebut didirikan sebagai cagar alam pada 1981 tanpa partisipasi pengguna adat. Keberatan para pengguna adat terbungkam oleh kekosongan demokratis karena keberadaan mereka tidak diakui dalam struktur tata kelola taman nasional. Oleh karena itu, masyarakat yang menuntut hak masyarakat adat, meminta LSM mewakili mereka mengajukan klaim adat atas lahan. LSM tersebut terbukti lebih peka terhadap kebutuhan penduduk desa karena tidak terlalu terfokus pada keadilan distributif melalui pembagian manfaat dan lebih mengakui keadilan melalui pengajuan klaim lahan. Sementara penduduk desa menyuarakan kurangnya manfaat dari keberadaan taman, dan mereka menolak menerima manfaat yang diberikan pengelola taman. Laporan penelitian ini mengeksplorasi perjuangan masyarakat mendapat pengakuan atas lahan adat dalam taman nasional dan menemukan bahwa perlawanan masyarakat terhadap negara, termasuk distribusi manfaat, berakar dari pemahaman bahwa tuntutan mereka merupakan pengakuan terhadap kewenangan Negara yang mengakui lahan adat.
Download:
Publication year
2015
Authors
Language
Indonesian
Keywords
environmental policy, conservation, governance
Geographic
Indonesia
