UPAYA pemerintah Propinsi Lampung untuk mengurangi konflik pertanahan yang ada saat ini dilakukan dengan jalan melepaskan kawasan hutan yang status dan fungsinya yangtidak sesuai lagi dengan kenyataan di lapangan. Agenda ini sejalan dengan agenda Reformasi Kehutanan Propinsi Lampung yang dihasilkan melalui proses diskusi para pihak di tahun 1999 dan ditindaklanjuti dengan pemberiankepastian tanahnya dengan prioritas petani dan masyarakat adat. Studi kasus di Marga Bengkunat (Kecamatan Pesisir Selatan, Kabu- paten Lampung Barat) yang didominasi olehmasyarakat adat pesisir dari Marga Bengkunat serta di Pekon Sukapura (Kecamatan Sumber-jaya Kabupaten Lampung Barat) yang dido-minir warga pendatang dari Jawa, diharapkandapat memberikan pelajaran berharga atas proses-proses pelepasan kawasan hutan beserta pemberian haknya. Dengan adanya keadilan agraria dan kepastian hak proses perubahan satus kawasan hutan dapat mem- berikan jaminan ketahanan pangan serta menjawab masalah kemiskinan.
Publication year
2005
Authors
Fathullah; Situmorang L; Cahyaningsih N; Nuch I; Sirait M T
Language
Indonesian
Geographic
Indonesia
