KABUPATEN Kutai Barat yang baru terbentuk sebagai konsekwensi dari diber-lakukannya UU 47 tahun 1999. Akan tetapi menjadi kabupaten sendiri yang terlepas dariKabupaten “induknya” (Kabupaten KutaiKartanegara) tidak secara langsung menye-lesaikan masalah ketidakjelasan klaim wilayahadat, wilayah administrasi kampung, ijin-ijinyang diterbitkan diatasnya dan lain-lain.Pembentukan Tim Inventarisasi Hutan Adatdan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2001 dengan mengikutsertakan berbagai pihak termasuk didalamnya masyarakat adat dan lembaga penelitian mencoba mengembangkan metodologi identifikasi masyaraklat adatsecara partisipatif. Diharapkan studi ini dapat digunakan untuk melakukan identifikasi masyarakat adat secara partisipatif diwilayah Kabupaten Kutai Barat atau Kabupaten kabupaten lainnya. Kendala kendala yang
Publication year
2005
Authors
Sirait M T; Bulor D B; Sofyar Y; Anugrah D; Rismawan R; Suryadin D
Language
Indonesian
Geographic
Indonesia
