CIFOR-ICRAF berfokus pada tantangan-tantangan dan peluang lokal dalam memberikan solusi global untuk hutan, bentang alam, masyarakat, dan Bumi kita

Kami menyediakan bukti-bukti serta solusi untuk mentransformasikan bagaimana lahan dimanfaatkan dan makanan diproduksi: melindungi dan memperbaiki ekosistem, merespons iklim global, malnutrisi, keanekaragaman hayati dan krisis disertifikasi. Ringkasnya, kami berupaya untuk mendukung kehidupan yang lebih baik.

CIFOR-ICRAF menerbitkan lebih dari 750 publikasi setiap tahunnya mengenai agroforestri, hutan dan perubahan iklim, restorasi bentang alam, pemenuhan hak-hak, kebijakan hutan dan masih banyak lagi – juga tersedia dalam berbagai bahasa..

CIFOR-ICRAF berfokus pada tantangan-tantangan dan peluang lokal dalam memberikan solusi global untuk hutan, bentang alam, masyarakat, dan Bumi kita

Kami menyediakan bukti-bukti serta solusi untuk mentransformasikan bagaimana lahan dimanfaatkan dan makanan diproduksi: melindungi dan memperbaiki ekosistem, merespons iklim global, malnutrisi, keanekaragaman hayati dan krisis disertifikasi. Ringkasnya, kami berupaya untuk mendukung kehidupan yang lebih baik.

CIFOR–ICRAF publishes over 750 publications every year on agroforestry, forests and climate change, landscape restoration, rights, forest policy and much more – in multiple languages.

CIFOR–ICRAF addresses local challenges and opportunities while providing solutions to global problems for forests, landscapes, people and the planet.

We deliver actionable evidence and solutions to transform how land is used and how food is produced: conserving and restoring ecosystems, responding to the global climate, malnutrition, biodiversity and desertification crises. In short, improving people’s lives.

Conflict in collective forest tenure: Lessons for Peru from a comparative study

Ekspor kutipan

Key messages

  • In comparison with Indonesia, Uganda and Nepal, Peruvian law provides a weak mandate for tenure reform implementers to address conflict, and Peru has the lowest number of implementing officials stating that addressing conflict is among their responsibilities.
  • In the villages studied, Peru reports the highest proportion of villagers involved in land or forest conflicts, the highest proportion with actors external to the community and the lowest portion resolved.
  • Despite the legal significance of a land title, collective titling alone does not assure the end of land/forest disputes with outsiders. The state needs to defend the property rights that it has recognized.
  • Peru must improve its legal framework for conflict management in land/forest disputes both in and after formalization processes, drawing on state and customary, community or alternative mechanisms.

Download:

DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor/007148
Skor altmetrik:
Jumlah Kutipan Dimensi:

Publikasi terkait