Struktur pembiayaan kelembagaan

Konsep dari Dana Amazon pertama kali diusulkan oleh para perunding Brasil pada pertemuan iklim PBB tahun 2006 di Nairobi. Dibentuk secara resmi dua tahun kemudian, Dana Amazon mendukung proyek-proyek dalam empat kategori: produksi berkelanjutan; pemantauan dan pengendalian; perencanaan penggunaan lahan; dan pengembangan ilmiah dan teknologi.

Dana Amazon dikelola oleh Bank Pembangunan Brasil (BNDES), yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan investasi dana, pemantauan proyek, penyampaian laporan keuangan, dan komunikasi hasil. Dana ini telah berhasil menarik banyak donor untuk proyek-proyek REDD+ di Brasil dengan panduan khususnya yang mendorong sumbangan dan keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan untuk proyek REDD+. Faktor-faktor ini telah berkontribusi pada posisi Brasil sebagai negara teratas dalam menerima dukungan keuangan REDD+, dan memiliki jumlah proyek dan kemitraan REDD+ terbanyak (Shin et al. 2022). Sejak tahun 2009, Dana Amazon telah menyetujui dukungan keuangan untuk lebih dari 102 proyek, dengan total USD 545 juta, sumber daya yang signifikan untuk mengatasi deforestasi dan mendorong penggunaan hutan yang berkelanjutan (Dana Amazon 2022^[1]).

Di negara bagian Jalisco dan Chiapas di Meksiko, persaingan antarkepentingan menjelaskan rendahnya minat internasional dalam mendanai upaya konservasi. Program REDD+ Jalisco menetapkan koordinasi antarlembaga termasuk perjanjian kerja sama untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi negara bagian untuk mengurangi deforestasi. Meskipun perjanjian tersebut telah dikembangkan dan diimplementasikan, ternyata langkah tersebut tidak cukup mampu mendorong pengurangan deforestasi atau mengendalikan kebocoran. Demikian pula di Chiapas, sebagian besar emisi berasal dari perluasan kawasan pertanian untuk sektor daging sapi, kelapa sawit, dan kopi sementara regulasi kurang berperan. Upaya negara bagian Chiapas untuk mengatasi deforestasi telah dibatasi oleh rendahnya koordinasi antar sektor dan kepentingan pemerintah nasional dan negara bagian untuk berinvestasi di sektor peternakan dan pertanian di negara bagian, yang mengalihkan sumber daya keuangan dari program lingkungan. Kepentingan yang bersaing untuk konservasi di Jalisco dan Chiapas menyebabkan rendahnya minat donor dan investor internasional untuk program REDD^[2].

Sektor industri ekstraktif memberikan pelajaran penting mengenai alokasi pendapatan yang dapat berguna untuk proyek-proyek di REDD+. Gagasan redistribusi pendapatan secara umum diterima di sektor industri ekstraktif (pertambangan, minyak, dan gas), tetapi belum ada kesepakatan mengenai caranya. Pertanyaan yang relevan untuk redistribusi adalah bagaimana pemerintah pusat berbagi pendapatan dari industri ekstraktif dengan pemerintah darah dan bagaimana pemerintah mendistribusikan pendapatan di seluruh daerah ekstraktif dan non-ekstraktif. Terdapat dua pembenaran untuk merancang redistribusi pendapatan: “keadilan’ dan “kesetaraan”. Dalam hal keadilan:

1a. Negara yang mengalokasikan pendapatan secara proporsional dengan tingkat produksi lokal (turunan): Dalam kasus REDD+ hal ini dapat diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh berdasarkan tingkat pengurangan emisi karbon dan dengan demikian serupa dengan pendekatan berbasis kinerja yang menghargai upaya daerah tersebut.

1b. Negara mengalokasikan pendapatan untuk mengkompensasi dampak negatif: Pada kasus sumber daya ekstraktif, hal ini sering dianggap sebagai kompensasi lingkungan dan karena itu akan bervariasi bergantung pada sifat sumber daya. Beberapa contoh: di Peru masyarakat di daerah pertambangan bersaing dengan perusahaan untuk mendapatkan sumber daya dan terkena dampak langsung. Sementara di Cile sebagian besar pertambangan terjadi di daerah yang jarang penduduk. Di Brasil, sebagian sumber daya ekstraktif terletak di lepas pantai. Dalam kasus REDD+ pendapatan tersebut dapat dirumuskan sebagai kompensasi atas biaya peluang dan biaya implementasi.

Pro:

• Membantu memastikan stabilitas sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dan memungkinkan adanya fleksibilitas tentang bagaimana dana dapat dibelanjakan di tingkat lokal;
• Kompensasi atas biaya yang dikeluarkan;
• Mengurangi kemarahan di daerah penghasil;
• Bertindak sebagai insentif untuk produksi.

Kontra:

• Dapat meningkatkan ketidaksetaraan di seluruh negara dan menyebabkan kemarahan daerah non-penghasil tentang ketidakseimbangan regional;
• Memberikan kesempatan untuk alokasi diskresioner oleh pemerintah pusat dan dapat menyebabkan “kutukan sumber daya” lokal dalam hal volume pendapatan yang besar;
• Keputusan mengenai apa yang dimaksud dengan “bagian yang adil” membutuhkan penyelesaian politik yang kompleks;
• Kesepakatan khusus dapat mengurangi legitimasi pemerintah pusat.

2. Beberapa negara mengalokasikan pendapatan secara merata berdasarkan indikator pembangunan..

Di Filipina misalnya, sekitar 40% pendapatan nasional didistribusikan ke pemerintah daerah berdasarkan indikator seperti ukuran populasi atau luas lahan. Negara-negara di mana sumber daya ekstraktif merupakan bagian besar dari anggaran (misalnya Nigeria, Bolivia, Indonesia, dan Meksiko) cenderung mendistribusikan kembali pendapatan secara lebih merata. Berdasarkan studi kasus di Peru dan Bolivia, pengelolaan terpusat dan alokasi pendapatan dari sektor ekstraktif menyebabkan indikator sosial yang lebih baik sedangkan devolusi yang ekstrem mengakibatkan pencarian rente dan konflik. Akan tetapi, belum ada bukti jelas formula redistribusi mana yang paling baik.

Pro:

• Pendapatan dapat dialokasikan berdasarkan tujuan pembangunan dan perencanaan pemerintah dan dengan demikian dapat dengan mudah diintegrasikan dalam anggaran atau dialokasikan kepada sektor yang menjadi prioritas.

Kontra:

• Ketegangan dapat muncul pada skala dan batasan lokalitas yang seharusnya menerima pendapatan.

Dikutip dari : Luttrell and Betteridge (2017)^[3].

Pada tahun 2014, India menciptakan salah satu transfer fiskal ekologis atau Ecological Fiscal Transfers (EFTs) pertama di dunia dengan memperhitungkan tutupan hutan dalam rumus penentuan pendapatan pajak yang dapat didistribusikan pemerintah pusat ke 29 negara bagiannya setiap tahun. Tingkat pendanaan yang dipertaruhkan diperkirakan mencapai 6,9 miliar dolar AS hingga 12 miliar dolar AS per tahun antara 2015 hingga 2019^[4]. Meskipun penelitian menunjukkan bahwa pengenalan EFT belum mendorong negara bagian untuk meningkatkan anggaran kehutanan mereka, India meningkatkan bagian pendapatan yang diterima negara dari hutan dari 7,5% menjadi 10%. Hal ini meningkatkan kepercayaan pemerintah negara bagian bahwa meningkatkan tutupan hutan dapat dihargai dengan peningkatan pendanaan^[5]. Pada akhirnya, pemerintah di negara bagian berpeluang untuk melindungi dan merestorasi hutan sebagai investasi untuk pendapatan negara di masa depan.

Di Brasil, promosi pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah federal telah berkontribusi pada peningkatan laju deforestasi, sementara pemerintah sub-nasional berupaya memperoleh pendanaan REDD+^[6]. Ketidakselarasan prioritas dan kepentingan REDD+ menyebabkan tidak selarasnya kebijakan federal dan negara bagian dengan beberapa negara bagian di Brasil yang telah mengembangkan kebijakan REDD+ mendahului pemerintah federal. Perlu ada struktur yang lebih efisien dan tidak terlalu birokratis untuk menarik investasi dan memfasilitasi akses ke sumber daya keuangan, terutama oleh masyarakat lokal dan petani kecil yang mengajukan proyek dalam kerangka kerja REDD+ yang resmi seperti Dana Amazon^[7].