Menjelang pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2014 tentang alih kewenangan pengelolaan kehutanan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi, kebingungan atas siapa bertanggung jawab terhadap apa di lapangan masih menimbulkan keresahan di daerah. Hal ini juga terjadi pada pemerintah daerah kota dan kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut ini transkrip video wawancara dengan Agustina Kusumaningsih, Perancang Peraturan Madya di Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang perlunya kompromi lebih dalam atas pengelolaan hutan yang ada di atas tanah kesultanan. Termasuk pertimbangan untuk merujuk suatu peraturan daerah istimewa, dalam kaitannya siapa mendapat apa dan siapa melakukan apa.
