Ringkasan
- Brosur ini menyajikan temuan-temuan penelitian hasil kajian dari sepuluh kriteria yang mendukung hak-hak Masyarakat Adat dan masyarakat lokal (Indigenous Peoples and local communities/IPLC) dalam konteks REDD+ di Indonesia.
- Indonesia telah terlibat dalam REDD+ sejak awal dan telah mengembangkan berbagai instrumen untuk mendukung implementasi REDD+, termasuk sistem informasi safeguards (SIS) yang mencakup safeguards sosial yang mengakui hak-hak IPLC.
- Hak-hak IPLC telah disebutkan sedikit demi sedikit dalam peraturan-peraturan pelaksanaan yang berbeda, misalnya, aspek persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan ada dalam peraturan terkait akses ke informasi atau perlindungan hak asasi manusia. Sebaliknya, hak-hak atas tanah dan tenurial hutan jauh lebih komprehensif, misalnya melalui skema-skema program Perhutanan Sosial.
- Pelaksanaan safeguard untuk REDD+ dan inisiatif berbasis hutan lainnya harus melibatkan masyarakat adat dan menghormati hak-hak, pengetahuan, dan partisipasi mereka, seperti yang telah ditekankan dalam kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) terbaru di Indonesia.
Download:
Tahun publikasi
2022
Penulis
Tamara, A.; Liswanti, N.; Sarmiento Barletti, J.P.; Larson, A.M.
Bahasa
Indonesian
Kata kunci
indigenous people, community forestry, social forestry, customary rights, land tenure, tenure rights, development policy, regulations, access to information
Geografis
Indonesia
